GEUNTA.COM, Aceh Besar – Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali menyerahkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Seulimuen di Aula Kantor Camat Seulimuem, Kamis (10/8).
Bupati Mawardi Ali dalam acara penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut turut didampingi Sekdakab Aceh Besar Drs Iskandar MSi, Kadis Sosial Jakfar SP, Camat Seulimum Drs Marjoni, Kabag Humas dan Protokol Muhammad Basir SSTP MSi dan Pimpinan Cabang BRI Banda Aceh Ali Akbar.
Dalam arahannya Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali menyampaikan bahwa, angka kemiskinan di Aceh Besar tahun ini mengalami penurunan yaitu pada angka 15,55 %. Menurutnya, program keluarga harapan yang merupakan program nasional bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan.
Mawardi Ali mengharapkan supaya bantuan yg diterima oleh masyarakat ini benar benar di manfaatkan sebaik mungkin. “Salah satu faktor yang menyebabkan tidak cukupnya bantuan yang diterima itu adalah pengaturan penggunaan biaya hidup dan gunakan untuk kebutuhan pokok. Ini juga merupakan anjuran agama kita dalam khaffah syariat islam,” pintanya.
Dikatakannya, dana bantuan PKH kirannya dapat dimanfaatkan sebaik baiknya, semoga dapat menurunkan angka kemiskinan di Aceh Besar. “Ke depan melalui kepemimpinan kami Mawardi Ali dan Waled Husaini juga akan menciptakan program bagi kesejahteraan anak yatim dan masyarakat miskin. Dimana, senangnya pemerintah diawali oleh senangnya rakyat kita.,” pungkas Mawardi Ali.
Pimpinan Cabang BRI Banda Aceh Ali Akbar menyatakan penyaluran dana bansos PKH ini sudah mulai dsalurkan pihaknya dalam 2 minggu ini. Wilayah aceh besar masih masuk dalam wilayah kerja penyaluran oleh BRI cabang Banda Aceh. Sekitar 1.700 rekening melalui unit seulimun telah kami salurkan.
Sementara Kadis Sosial Aceh Besar Jakfar SP, menjelaskan total penerima PKH Aceh Besar tercatat sebanyak 11.833 KPM yang tersebar di 23 Kecamatan. Penyaluran, kemarin untuk kecamatan Seulimuem berjumlah 1.288 KPM. “Jumlah yang diterima per KPM setahun Rp 1,8 juta yang dibagi empat tahap yakni tahap I, II dan III masing-masing sebesar Rp 500 ribu, serta tahap IV Rp 300 ribu per KPM.
