Hukum

Dinilai Langgar Aturan, KMA Desak Pemkab dan DPRK Abdya Pidanakan PT CA

Ketua Keluarga Mahasiswa Abdya (KMA), Mulyana Syahriyal mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya menolak perpanjangan izin HGU PT. Cemerlang Abadi

Foto : Doc Pri

GEUNTA.COM, Banda Aceh – Ketua Keluarga Mahasiswa Abdya (KMA), Mulyana Syahriyal mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya menolak perpanjangan izin HGU PT. Cemerlang Abadi yang akan dijadikan area percetakan sawah baru untuk dibagikan kepada masyarkat setempat.

Dalam hal ini, Mulyana Syahriyal juga meminta pemerintah agar melakukan upaya hukum terhadap PT. Cemerlang Abadi yang sudah tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) semenjak 31 Desember 2017.

Menurutnya, hingga saat ini PT. Cemerlang Abadi masih melakukan aktivitas di lahan HGU meskipun belum mendapati Izin Perpanjangan HGU.

“Pemerintah harus mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana, perdata, maupun PTUN,” ujar Mulyana Syahriyal, Selasa (8/5).

Ia mengatakan, dalam hal ini PT. CA telah melanggar ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014, dimana Izin Usaha Perkebunan sudah menjadi kewajiban untuk dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha Perkebunan dalam melaksanakan usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan yang melakukan usaha perkebunan tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang – Undangan sehingga dapat dikenakan pidana.

Hal ini ditegaskan didalam Pasal 105. yaitu, Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Terangnya.

Bukan hanya itu, PT. Cemerlang Abadi juga tidak memiliki Izin Lingkungan sehingga Pemerintah harus bertindak tegas dalam hal ini. Ucap Mulyana.

Ketua KMA menambahkan, terkait surat pemberhentian sementara dari pemerintah yang tidak digubris oleh PT.Cemerlang Abadi, kita mendesak Pemerintah dan DPRK Aceh Barat Daya untuk berani mengambil langkah hukum.

“Apa lagi PT.CA saat ini melakukan pekerjaan perluasan lahan disaat HGU sudah mati dan tidak memiliki izin lingkungan,” tutupnya.

(red)
Facebook Comments
To Top