Selamat hari Raya Idul Adha
Banda Aceh

Diskusi FJL, Warga Beutong: Kami Menolak Operasi Tambang Emas PT EMM

Kadis ESDM Aceh, Mahdinur, memberi tanggapan pada acara diskusi yang dibuat oleh Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh di Abu Master Coffee, Lambhuk, Banda Aceh, Jumat (28/9/2018). Foto: Dokpri FJL

GEUNTA.COM, Banda Aceh – Warga Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menolak operasi tambang emas yang dilakukan PT Emas Mineral Murni (EMM) di kecamatan tersebut.

Seperti diketahui, PT EMM akan melakukan eksploitasi tambang dengan luas 10.000 Hektare, atau dua kali luas wilayah kota Banda Aceh, dengan mencakup dua kabupaten, yakni Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah.

Penolakan tersebut disampaikan oleh Tengku Diwa Laksana, perwakilan masyarakat Kecamatan Betong Ateuh, dalam diskusi Izin Tambang Asing di Aceh dan Kewenangan Pemerintah Lokal, yang digagas Forum Jurnalis Lingkungan (FJL), terkait menyikapi persoalan tambang oleh PT EMM.

Dirinya mengatakan, masyarakat betong dengan tegas menolak tambang di wilayahnya. Selain merusak alam, wilayah yang dianggap sebagai daerah penuh sejarah Aceh itu, juga dapat mengancam kelangsungan hidup warga setempat.

PT EMM merupakan perusahaan tambang dengan pemegang saham Beutong Resources Pte. Ltd sebesar 4 miliar (Singapura 80%) dan PT. Media Mining Resources, sebesar 1 miliar (Indonesia 20%).

“Beutong ateuh tempat terakhir perjuangan terakhir Cut Nyak Dhien, tempat disemayamnya para syuhada, kawasan paru-paru dunia, juga berbagai kekayaan ekosistem. Kami tidak mau itu rusak,” kata Diwa Laksana, Jumat (28/9/2018) saat acara diskusi dengan tema “Izin Tambang Asing di Aceh dan Kewenangan Pemerintah Lokal” yang diprakarsai oleh Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh di Abu Master Coffee, Lambhuk, Kota Banda Aceh.

Dirinya mengaku, masyarakat tidak mengetahui pasti PT EMM masuk dan melakukan eksploitasi di wilayah mereka. Kemudian, warga juga tidak menerima informasi dari pemerintah, soal izin tambang yang sudah di keluarkan.

Dirinya menegaskan, jika pihak perusahaan terus melakukan aktifitas, diprediksi, akan mengakibatkan bencana, sehingga masyarakat semua bergerak menolak pertambangan tersebut dibangun di daerah mereka.

Saat ini, pihak perusahaan sudah melakukan ekplositasi tambang dan berdampak pada penggusuran dua desa, yaitu Desa Blang Puuk dan Desa Blang Meurandeh. Warga memperkirakan jika 10.000 hektar tambang di eksploitasi, maka tiga desa lainnya juga akan mengalami kejadian yang sama.

Ketiga desa itu adalah, Desa Kuta Teungoh, Babah Suak dan Desa Persiapan Pintu Angin. Kalau Jadi dilakukan, maka lima desa akan tergusur, nasib kami seperti apa?,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, menyampaikan dukungannya terhadap penghentian izin tambang yang selama ini diperjuangkan warga Beutong Ateuh.

Menurutnya, Aceh secara terbuka mengizinkan wilayahnya untuk ditambang, namun bukan untuk wilayah Beutong Ateuh. Selain merusak alam, juga dapat mengancam satwa kunci yang ada di wilayah tersebut.

Muhammad Nur juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah agar tidak diam saja terhadap perlawanan yang dilakukan warga. Pemerintah juga diminta untuk terbuka dalam mendatangkan investasi ke Aceh, sehingga tidak ada yang dirugikan.

“PLT jangan diam saja, harus tegas terhadap perusahaan tambang ini dan segera mencabut izin,” terang M Nur.

Pada Acara tersebut, turut dihadiri Kadis ESDM Mahdinur, Ketua Komisi 1 DPRA, GerAK, MaTA, Dinas Penanaman Modal Aceh (DPMA), Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, LSM, jurnalis dan sekelompok masyarakat Beutong.

Facebook Comments

Most Popular

To Top