Selamat hari Raya Idul Adha
Nasional

Kemendagri Nilai Aceh Masih Rawan Penyelenggaraan Pemilu 2019

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo. Foto: Humas Aceh

GEUNTA.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa Aceh dan Papua merupakan provinsi paling rawan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal itu tercermin dari pengalaman Pilkada 2017 dan Pilkada 2018.

“Rata-rata pemantiknya sama, KPU atau Bawaslu tidak tegas menindak permasalahan yang terjadi,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, yang pernah menjadi Pj Gubernur Papua dan Plt Gubernur Aceh ini di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Kendati demikian, lanjut Soedarmo, Kemendagri memberikan apresiasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena telah mengeluarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 pada hari ini.

Menurut dia, IKP yang dikeluarkan Bawaslu itu akan menjadi data awal bagi stakeholders dan penyelenggara Pemilu untuk mencari solusi agar bisa mengeleminasi tingkat kerawanan.

Dalam IKP tersebut, lanjut dia, ada empat indikasi yang jadi alat ukur yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi.

“Dari semua indeks itu, yang paling utama menyebabkan gangguan kerawanan Pemilu atau Pilkada ialah ketegasan Bawaslu, KPU, dan jajarannya,” kata Soedarmo seperi laman tirto.id.

Senada dengan Soedarmo, Kaba Intelkam Polri, Lutfi Lubihanto juga mengatakan, yang paling penting dalam Pemilu 2019 nanti adalah menjaga netralitas pemangku kebijakan.

Menurut Lufti, IKP yang dikeluarkan Bawaslu akan menjadi referensi bagi Polri untuk mengantisipasi seluruh rangkaian pemilu 2019.

“Kami punya beberapa ukuran untuk ambang gangguan dan potensi gangguan terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat,” lanjut dia.

Kendati demikian, kata dia, tingkat kerawanan Pemilu di tiap daerah memang bersifat dinamis dan sangat mungkin berubah. Semuanya sangat tergantung pada pemangku kebijakan di tiap wilayah.

Facebook Comments

Most Popular

To Top