Selamat hari Raya Idul Adha
Aceh

Layanan Fisioterapi Dibatasi BPJS, IFI Banda Aceh Audiensi ke DPRA

Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Cabang Banda Aceh melakukan audiensi ke Wakil Ketua DPR Aceh Irwan Djohan di kantornya, Selasa (25/9/2018). Foto: Dokpri

GEUNTA.COM, Banda Aceh – Pengurus Ikatan Fisioterapi Indonesi (IFI) Cabang Banda Aceh melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teuku Irwan Djohan, Selasa 25 September 2018.

Dalam audiensi tersebut, para pengurus IFI mengeluhkan masalah pembatasan tindakan layanan Fisioterapi kepada masyarakat yang dibatasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta permasalahan akses layanan fisioterapi yang panjang atau tidak ideal dari segi waktu dan pembiayaan.

Dalam hal ini, pasien merasa kesulitan untuk mendapatkan layanan fisioterapi yang optimal. Maka, BPJS hendaknya memperhatikan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan kebijakan berdasarkan bukti (evidence based policy).

Seperti diketahui, Fisioterapi merupakan salah satu dari tiga layanan yang masuk dalam aturan baru yang dikeluarkan oleh BPJS,

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan nomor 05 tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan mengatur, tindakan Fisioterapi dibatasi maksimal 2 kali dalam sepekan.

“Fisioterapi itu tak bisa dibatasi, karena menyangkut dosis pasien. Setiap pasien berbeda tak bisa dibatasi maksimal 2 kali dalam seminggu. Ada yang butuh 1-2 kali seminggu sudah cukup, tetapi ada juga yang butuh penanganan hingga lebih dari 3  kali dalam seminggu. Semua itu tentunya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai contoh pasien post stroke yang harus mendapatkan penanganan Fisioterapi setiap hari, atau minimal 3 kali dalam seminggu,” kata Wakil Ketua IFI Banda Aceh, Dedi Agus Fajri.

Menurutnya, dengan aturan baru tersebut akan berpengaruh pada menurunnya standar kualitas pelayanan yang diterima oleh pasien.

“Penerapan peraturan tersebut justru akan membuat program Fisioterapi menjadi tidak efektif, dan berpotensi terjadinya penyembuhan yang lebih lama, serta pembiayaan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien itu sendiri,” sebutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pengurus IFI Banda Aceh yang juga dihadiri oleh Direktur Akademi Fisioterapi (Akfis) Harapan Bangsa dan Akfis Muhammadiyah, meminta kepada pihak DPR Aceh agar dapat mencarikan masalah yang tengah dialami saat ini.

Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan mengatakan, dirinya belum bisa memberikan tanggapan yang maksimal.

“Saya belum bisa memberikan tanggapan dalam persoalan yang dihadapi oleh para profesi Fisioterapi. Saya akan mempelajarinya lebih lanjut,” kata Irwan Djohan.

Menurutnya, dengan adanya perjuangan para pengurus IFI di daerah terkait aturan BPJS tersebut, dirinya akan mendiskusikan hal itu dengan komisi yang menaungi bidang kesehatan.

“Saya akan coba diskusikan dengan Komisi VI, apakah kita di Aceh bisa dilakukan kebijakan berbeda atau kalau perlu dibuat Qanun (peraturan daerah). Masalah bisa atau atau tidak, ini akan kita bahas lebih lanjut dengan pihak BPJS di Aceh,” ujar Irwan Djohan.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus IFI Banda Aceh juga memberikan beberapa masukan dan usulan tentang layanan Fisioterapi di Aceh kepada para anggota dewan.

Poin pertama, pengurus IFI Cabang Banda Aceh mengusulkan agar Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 65 dapat dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).

Selanjutnya, pada poin kedua mereka mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan standar pelayanan Fisioterapi dengan melibatkan organisasi profesi.

Poin ketiga yaitu, mengusulkan agar pengklaiman layanan dapat melalui Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang lain.

Poin keempat, IFI Banda Aceh mengusulkan agar pelayanan Fisioterapi diatur menjadi lebih efektif dan ideal, dengan tujuan agar pasien bisa dengan cepat tertangani.

Terakhir adalah mengusulkan adanya penambahan dan pemerataan Fisioterapi ditingkat Puskesmas atau pusat kesehatan lainnya, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap Fisioterapi semakin meningkat.

Terkait usulan penambahan dan pemerataan tenaga Fisioterapi di tingkat Puskesmas, Wakil Ketua IFI Banda Aceh, Dedi Agus Fajri menyebutkan, saat ini alumni Fisioterapi di Aceh sangat banyak.

Mengingat permintaan semakin tinggi, Fisioterapi di puskesmas-puskesmas masih kurang, harusnya, dalam hal ini pemerintah lebih jeli melihat masalah ini dan tentunya dengan adanya pemerataan tenaga fisioterapi ini masyarakat akan sangat tertolong dalam hal mendapatkan akses layanan Fisiotrapi.

“Jadi masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan materi hanya semata untuk mendapatkan layanan Fisioterapi ke rumah sakit yang lebih besar,” ungkap Dedi.

Terkait hal itu, Irwan Djohan mengaku akan menyampaikannya kepada pihak terkait.

“Saya akan mengkaji ulang. Harapan kita tentu semua formasi layanan kesehatan lengkap di setiap rumah sakit dan Puskesmas di Aceh. Padahal menurut teman-teman ini sangat dibutuhkan, tapi mungkin ada hal lain yang lebih diprioritaskan,” katanya. []

Facebook Comments

Most Popular

To Top