Selamat dan Sukses Muprov Kadin
Nasional

Bakal Ada Kejutan di Sidang Sengketa Pilpres 2019?

Pada Jumat 14 Juni 2019, gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat akan menjadi pusat

Gedung Mahkamah Konstitusi. ANTARA

GEUNTA.COM — Pada Jumat 14 Juni 2019, gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat akan menjadi pusat perhatian bangsa ini. Alasannya, di tempat ini akan digelar sidang pendahuluan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Persidangan di MK hari ini, sebenarnya sama saja dengan persidangan lain yang pernah dilangsungkan di gedung yang memiliki sembilan pilar di bagian depannya itu. Yang membedakan, sidang sengketa Pilpres 2019 bakal menentukan siapa yang bakal memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

Tak heran, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga selaku pemohon mengaku akan berjuang habis-habisan untuk mementahkan kesimpulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam gelaran Pilpres 2019. Pihaknya mengaku sudah mengerahkan semua daya dan upaya dalam menyusun fakta dan data untuk diajukan sebagai bukti di sidang MK.

“Kami yakin secara substansi telah sampai pada batas kemampuan manusia, ikhtiar terbaik secara kelemahan sebagai insan kami serahkan ini kepada yang maha memutuskan. Kita mengutip apa yang disampaikan Pak Novel Baswedan, ‘takut itu tidak memperpanjang umur, berani tak memperpendek umur’, maju bismillah…,” kata anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana kepada Liputan6.com, Kamis (13/6/2019).

Untuk menunjukkan keyakinan itu, dalam sidang pendahuluan, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga akan hadir penuh untuk memaparkan permohonan mereka.

“Semua (tim hukum) akan hadir, Bambang Widjojanto (BW), Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Aimir, dan Zulfadli. Pak Prabowo dan Bang Sandi belum dipastikan besok hadir, tapi kita lihat saja,” ujar Denny.

Denny menambahkan, dalam persidangan perdana, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga akan mengikuti alur persidangan di MK. Tak akan ada aksi yang membuat heboh atau kejutan pada sidang pendahuluan ini. Justru menurut Denny, kejutan itu sudah dihadirkan tim hukumnya ke publik sebelum sidang digelar.

“Kejutan kan beberapa hari kemarin, terkait cawapres Pak Ma’ruf Amin. Lalu terkait dana kampanye Pak Jokowi. Besok ditunggu saja, tapi kejutan sih nggak ada, karena semua akan mengacu pada permohonan sengketa Pilpres 2019,” tambah dia.

Justru saat ini timnya disibukkan dengan upaya memperkuat nota permohonan yang sudah diserahkan ke MK. Caranya, antara, lain dengan memperkuat posisi saksi yang akan memaparkan dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019.

“Untuk saksi sudah disiapkan yang kredibel, tapi nanti tentu disampaikan (sosok saksinya). Soal siapa saja saksi-saksi tersebut belum bisa dibocorkan,” ujar Denny.

Kesiapan menghadapi sidang pendahuluan juga disampaikan Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin selaku pihak terkait dalam kasus ini.

Menurut Koordinator Tim Hukum, Yusril Ihza Mahendra, tidak ada hal yang serius untuk ditanggapi terkait dengan tuduhan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga. Semuanya disikapi dengan tenang.

“Kami tidak terpancing dengan masalah Pak Ma’ruf Amin soal menjadi pegawai BNI Syariah, karena kami melihat hal itu tidak usah dipersoalkan di MK. Begitu juga persoalan sumbangan dana kampanye Pak Jokowi, itu sebenarnya tidak menjadi fokus, tapi biarlah, itu sudah menjadi bagian propaganda dari pihak pemohon,” ujar Yusril di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Dia melanjutkan, pihaknya hanya berharap majelis hakim konstitusi hanya memeriksa permohonan yang sudah diregister, yaitu permohonan tanggal 24 Mei 2019.

“Kami dengan keras akan menolak adanya perubahan (permohonan) sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum acara MK, bahwa dalam hal sengketa pilpres ini permohonan tidak boleh dilakukan perubahan sama sekali,” kata Yusril.

Sementara itu, keyakinan juga diperlihatkan KPU selaku pihak termohon dalam sengketa ini. Pihak KPU yakin, jawaban dan alat bukti yang mereka punya akan mementahkan tuduhan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga terkait dugaan kecurangan dalam gelaran Pilpres 2019.

“KPU sudah mempersiapkan jawaban dan alat bukti, itu sudah diserahkan tanggal 12 Juni ke MK. Sedangkan untuk sidang pendahuluan, KPU dan kuasa hukum akan hadir besok. insyaalah semua komisioner (hadir),” jelas Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, Kamis (2019).

Namun begitu, dia belum bisa membahas strategi dan alat bukti yang disiapkan secara detail untuk menghadapi persidangan ini. Yang jelas, pihaknya sangat yakin, dengan alat bukti yang dimiliki akan bisa menampik tudingan dari pemohon.

“(Strategi) tentu belum bisa disampaikan sebelum persidangan dilaksanakan. Tunggu saja ya. Yang jelas kami punya keyakinan dalam kasus ini karena bukti KPU adalah bukti otentik yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota,” pungkas Evi.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menyatakan keyakinan serupa terkait persidangan hari ini. Sebagai pihak yang memberi keterangan dalam sidang sengketa pilpres ini, Bawaslu tak akan didampingi kuasa hukum.

“Kita sudah menyiapkan keterangan tertulis dan sudah disampaikan kemarin. Bawaslu tidak diwalili kuasa hukum. Bawaslu akan diwakili oleh Ketua atau Anggota Bawaslu,” jelas Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Karena hanya sebagai pemberi keterangan, dia mengatakan Bawaslu hanya akan mengikuti alur persidangan dan memaparkan apa adanya terkait tugas yang dilakukan lembaga ini saat berlangsungnya Pilpres 2019.

“Kita tidak ada strategi khusus. Yang kami sampaikan adalah hasil pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran dan sengketa yang sudah dibuat. Kami menyampaikan apa yang kami sudah lakukan. Biarkan MK yang menilai,” jelas Edward.

Lantas, bagaimana alur persidangan di MK yang menyidangkan sengketa Pilpres?

Hingga akhir Juli mendatang, perkara lain harus menyingkir dulu dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Selama sekitar enam pekan ke depan, MK hanya akan fokus pada penyelesaian permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, khususnya sengketa Pilpres 2019. Inilah yang menjadi prioritas MK saat ini, yang akan diawali dengan sidang pendahuluan pada Jumat pagi ini.

“Sidang besok dimulai jam 09.00 pagi. Kami mendahulukan perkara sengketa hasil pilpres, karena berdasarkan undang-undang, perkara ini harus selesai dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak teregistrasi, sementara pileg adalah 30 hari kerja,” ujar Juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Menurut dia, agenda persidangan besok adalah pemeriksaan pendahuluan, yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan dari pemohon. Pada tahap ini pemohon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya setelah sebelumnya menyerahkan permohonan.

“Kemudian permohonan itu diregistrasi di dalam sidang besok, pemohon juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya di depan persidangan, di depan termohon (KPU), di depan pihak terkait (Tim Capres Jokowi-Ma’ruf Amin) dan (pihak pemberi keterangan) Bawaslu,” jelas Fajar.

Selain itu, lanjut dia, dalam persidangan hari ini dipastikan pula akan disinggung soal alat bukti dan pengesahan alat bukti. Pada sidang pendahuluan ini majelis hakim MK belum akan aktif dan hanya bersifat mendengar.

“Itu nanti akan dijawab semua, permohonan pemohon itu, di dalam putusan akhir. Dalam putusan akhir nanti pendapat hukum MK akan dituangkan. Artinya, persidangan dari awal sampai akhir akan dilalui dulu semua sebelum ada putusan akhir,” papar Fajar.

Terkait dengan kemungkinan majelis hakim akan membacakan putusan sela, misalnya untuk tak melanjutkan persidangan, dia mengaku tak bisa memastikan karena itu terkait dengan kewenangan hakim. Yang jelas, lanjut dia, hanya ada tiga urutan persidangan yang harus dilewati dalam proses beracara, yaitu pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan, dan pembacaan putusan.

“Saya sendiri tidak dapat mengatakan ada atau tidaknya putusan sela, itu tergantung dinamikanya seperti apa.

Saya tidak berani mengatakan putusan sela berpotensi atau tidak, tapi dalam hukum acara tata persidangan hasil pilpres tidak ada putusan sela itu sebelum semua diperiksa,” jelas Fajar.

Dia menegaskan, hakim konstitusi dalam memutus perkara sengketa mendasarkan pada tiga hal, yakni fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Karena itu pula dia meminta semua pihak, agar tidak mendesak para hakim konstitusi di luar forum persidangan untuk memutus secara sepihak.

“Biarkan persidangan ada dinamika, perdebatannya. Itulah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus,” lanjut Fajar.

Dia memahami bahwa secara garis besar sebetulnya MK hanya memutus sengketa pilpres yang terkait dengan perselisihan suara, sementara dalam berkas permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ingin MK tidak hanya memutus soal selisih suara, tapi juga terkait dengan pelanggaran administrasi.

“Itu kewenangan hakim konstitusi, namanya orang memohon, namanya orang mengajukan permohonan, kan boleh-boleh saja.

Tinggal itu nanti sepenuhnya menjadi kewenangan hakim konstitusi apakah dikabulkan atau tidak. Tentu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti dan keyakinan hakim,” ujar Fajar.

Benar, keyakinan hakimlah yang akan berperan besar nantinya dalam memutus perkara. Tentu saja dengan tetap memperhatikan fakta serta alat bukti yang dipaparkan di persidangan. Karena itu, penting kiranya para hakim konstitusi memiliki rekam jejak yang bersih agar putusannya menjadi kredibel.

Facebook Comments

Most Popular

To Top