Kisruh Dua Kubu PNA Terus Terjadi, Wak Tar dan Falevi Dipecat Irwandi

Geunta.com, Aceh- Kisruh di Partai Partai Nanggroe Aceh (DPP-PNA) nampaknya semakin memanas, menjelang Kongres Luar Biasa (KLB). Meskipun beberapa waktu lalu sudah diberhentikan oleh majelis Tinggi Pantai tersebut, Irwandi Yusuf kini mengeluarkan surat pemberhentian terhadap dua orang pengurus DPP.

Dua orang yang dipecat itu, yaitu Tarmizi atau Wak Tar dan M Rizal Falevi Kirani, masing-masing ketua I dan II DPP PNA. Surat tersebut pemberhentian itu tertandatangan Irwandi Jusuf pada Selasa (3/9/2019).

Menangapi surat tersebut Tarmizi, mengakui sudah memprediksi mereka akan diberhentikan, namun mereka menyatakan tidak akan menghentikan pelaksanaan Kongres KLB yang akan berlangsung di Bireuen itu.

“Kami sudah memprediksi, kalau kami akan diberhentikan dari posisi ketua DPP Partai Nanggroe Aceh. Itu disebabkan kondisi panik ini yang mereka alami. Bagi mereka, tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghenti Kongres Luar Biasa (KLB) yang segera akan berlangsung dikampung Irwandi,” sebut Tarmizi melalui Rilis yang diterima media ini.

Karena dia yakini, bahwa Kongres yang akan dilakukan DPP PNA tanggal 14-15 September sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Partai.

“Dan mereka tahu juga kalau kami sangat memehami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kerena kami terlibat sejak mendesain Partai ini. Namun, mereka kelihatan menutup mata dan tidak peduli lagi, yang penting ada sesuatu yang dilakukan untuk menyatakan keberadaannya,” katanya.

Menurutnya tidakkan Irwandi tesebut telah menghancurkan partai, sebab beberapa tindakan yang dilakukan sebelumnya, katanya terlihat jelas Irwandi CS gagal paham terhadap aturan yang mengikat semua kader dan anggota Partai.

“Seperti misalnya Pemberhentian Ketua Harian dan sekjend itu sudah jelas di atur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar dan di perjelas dalam Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga secara eksplisit, jadi tidak perlu ada penafsiran lagi,”katanya.

Hal yang kedua, sambungnya yang dilakukan adalah mengeluarkan surat-surat yang tidak merujuk ketentuan yang berlaku dalam peraturan Partai, tidak sesuai format resmi yang berlaku di Partai.

“Ini jelas merusak administasi partai yang sudah tertata rapi selama ini,” ujarnya.

Selain itu, Penunjukan PLT Ketua Umum dan Sekjend, katanya juga mempunyai dasar yang kuat sesuai ketetuan Partai yang disebut dalam Pasal 56 Anggaran Dasar yang menjelaskan kewenangan Majelis Tinggi Partai.

“Harusnya sebagai Mantan Gubernur dua kali pahamlah struktur hukum yang berlaku. apalagi ada penasehat hukum sekaliber Sayuti di sampingnya, ini memperlihatkan tidak berkwalitasnya mereka dalam memahami hukum. Kalau begini kwalitasnya pantas beliau tersandung hukum, karena bekerja berdasarkan nasehat orang-orang bodoh,”:katany.

Sementara itu, M. Rizal Falevi Kirani mengatakan pelaksanaan KLB tersebut dilakukan demi menyelamatkan Harapan Kader Partai.

“Kami menyadari pentingnya penyelamatan Partai dan Nasib 28 ribu kader PNA yang menggantungkan harapannya pada partai ini. Mereka tahu juga bahwa Pak Irwandin tidak mungkin bisa lagi memimpin PNA karena kasus korupsinya,” ujarnya.

“Tapi beliau ingin prosesi penggantian dirinya tidak melibatkan beberepa kader yang menolak partai ini menjadi partai keluarga. Untuk itu Tiyong, Miswar dan beberapa yang lain harus segeras disingkirkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan suksesi itu. Itu juga, berlaku terhadap beberapa DPW yang juga tidak sepakat dengan privatisasi partai ini, mereka juga akan di pecat untuk memuluskan konspirasi ini (Families Conspiration),”Sambunya.

Sebagai bentuk tanggung jawab yang juga terlibat mendirikan Partai ini, dia menyatakan harus membawa semua ini dalam Kongres Luar Biasa. karena forum inilah yang mempunya kekuasaan tertinggi untuk memastikan partai masih milik bersama bukan milik satu kelompok.[…]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...