Nova Luncurkan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Geunta.com, Banda Aceh- Program Aceh Hebat, Bantuan Hukum BagiMasyarakat Miskin merupakan langkah kecil yang sangat penting. Program ini adalah bentuk dari kehadiran PemerintahAceh, dalam upaya melindungi dan memberikan memberikanpendampingan, kepada masyarakat miskin Aceh yang sedangmenghadapi permasalahan hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kepada awak media usai meluncurkan Program Aceh Hebat untuk Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Jum’at (4/10/2019).

Meski hanya sebuah langkah kecil, namun bagi saya ini adalahlangkah kecil yang sangat penting. Ini adalah sebuah upayapemerintah memberikan pendampingan dan perlindunganhukum kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan, yang sedangmenghadapi permasalahan hukum,” ujar Nova.

Nova optimis, peluncuran Program Aceh Hebat untuk BantuanHukum Bagi Masyarakat Miskin ini, maka secara operasionalPemerintah Aceh akan mampu menjangkau daerah-daerahpelosok di seluruh Aceh.

“Kita bertekad seluruh masyarakat miskin yang berhadapandengan masalah hukum dapat kita dampingi, dan bukan sekedarsemboyan semata,” kata Plt Gubernur.

Untuk itu, Pemerintah Aceh dan DPRA telah menerbitkanregulasi lokal guna memperkuat upaya pemberian bantuanhukum bagi fakir miskin. Hal tersebut tertuang dalam QanunAceh Nomor 8 tahun 2017, tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin di Aceh. sedangkan aturan teknis bantuan hukum inidijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun2019.

Peluncuran Program Aceh Hebat untuk Bantuan Hukum BagiMasyarakat Miskin ini merupakan bentuk komitmenPemerintah, dalam memberikan jaminan hukum bagi warga, khususnya masyarakat miskin. Sehingga spirit equlity before the law atau keadilan dalam hukum berdiri tegak di daerah kita,” kata Nova.

Untuk diketahui bersama, bantuan hukum bagi masyarakatmiskin telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum. Qanun nomor 8 tahun2017 dan Pergub Nomor 10 tahun 2019 merupakan regulasilokal yang diterbitkan untuk memperkuat upaya pemberianbantuan hukum bagi rakyat miskin.

Untuk menjalankan misi tersebut, Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum Setda Aceh telah melakukan evaluasi dan verifikasi, terhadap lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhisyarat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakatmiskin.

Dari hasil evaluasi dan verifikasi tersebut, 11 lembagadinyatakan lolos verifikasi, yaitu Yayasan Biro Bantuan HukumSentral Keadilan Indonesia, Yayasan Pos Bantuan Hukum danHAM Pidie, Yayasan Penyuluhan dan Bantuan Hukum DoktrinPersada, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh, LembagaBantuan Hukum Bhakti Keadilan Lhokseumawe.

Selanjutnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh, Yayasan Lembaga Bantuan HukumKeadilan Aceh Tamiang, Perkumpulan Konsultan Hukum RamliHusen, S.H. & Associates, Kelompok Kerja TransformasiGender Aceh, Restorative Justice Working Group, berkedudukan di Aceh Besar, dan Yayasan Lembaga BantuanHukum Mitra Advokasi Aceh.

Semua lembaga ini, sambung Nova, akan mendapatkandukungan operasional dari APBA, guna mendanai kegiatanpendampingan masyarakat miskin yang sedang berhadapandengan masalah hukum. Dukungan ini diharapkan dapatmemperkuat pendanaan yang telah diperoleh dari APBN.

Plt Gubernur optimis, langkah pendampingan terhadapmasyarakat miskin di Aceh bisa lebih dimaksimalkan, sehinggavisi misi Pemerintah Aceh untuk Program Aceh Peumulia dapatberjalan dengan baik. Sehingga istilahhukum tajam ke bawah, tumpul ke atastidak ada lagi di Bumi Serambi Mekah.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukungprogram ini. Semoga bantuan hukum yang kita berikan mampumenempatkan hukum sebagai panglima tertinggi di negeri ini,” pungkas Plt Gubernur.

Proses penandatangan kerjasama ini dilakukan turut dihadirioleh Ketua DPRA, Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Hukumdan Pemerintahan Sekda Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Kepala Biro Humas Setda Aceh.[*]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...